• Selamat Datang di Website DPRD Kota Yogyakarta
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 429738 kali
    Share This Articel on :
    Rekayasa Lalu Lintas di Kota Yogyakarta

    2017-02-09 12:51:44 WIB

    Kamis 09 Februari 2017 Komisi A DPRD Kota Cirebon mengadakan kunker ke DPRD Kota Yogyakarta terkait Rekayasa Lalu Lintas, dihadiri oleh Ketua Komisi C DPRD KOta Yogyakarta Christiana Agustiani dan Eksekutif Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pimpinan rombongan Kota Cirebon memaparkan permasalahan Rekayasa Lalu Lintas Kota Cirebon yang masih mengacu pada peraturan Perhubungan dan menanyakan strategi terkait penertiban parkir di Kota Yogyakarta.

    Sebagai Kota Pariwisata dan Kota Pendidikan, Kota Yogyakarta tidak lepas dari permasalahan transportasi dan parkir, saat ini Kota Yogyakarta masih fokus pada transportasi lokal yakni becak, andong dan bentor. Sulitnya Kota Yogyakarta mendapatkan lahan untuk tempat parkir menyebabkan kemacetan lalu lintas apalagi saat musim  liburan kata Christiana Agustiani.

    Windarto dr Dinas Perhubungan mengatakan Kota Yogyakarta perlu melakukan rekayasa managemen lalu lintas, saat ini sedang digodog Raperda Perparkiran. Dengan disahkannya Raperda ini nanti bisa menjadi acuan untuk menertibkan lalu lintas, tempat parkir kendaraan dan mengatur tarif parkir di Kota Yogyakarta.

    di Kota Yogyakarta becak dan andong sudah diatur oleh Dinas Perhubungan, yang mana setiap pemilik becak dan andong sudah memiliki kartu identitas serta setiap becak dan andong memiliki TNKTB (Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor). Sedangkan bentor belum diatur karena dianggap ilegal dan menyalahi regulasi yang ada kata Yulianto. (hms/lin)

    PENGUMUMAN