• Selamat Datang di Website DPRD Kota Yogyakarta
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 429747 kali
    Share This Articel on :

    2012-11-03 11:25:00 WIB

    Menjadikan Wakil Rakyat Semakin Bermartabat -

    Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam

    Rangka Mewujudkan “good governance”

    Oleh :Henry Kuncoroyekti)

     

     Pemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari “rulling government” yang terus bergerak menuju “good governance” dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil (H.A. Kartiwa : 2011).

     

    Untuk itu perlu memperkuat tuntutan tersebut maka perlu meningkatkan peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD harus bisa menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

     

    Untuk menghindari adanya konflik politik antara kepala Daerah dengan DPRD maka perlu hubungan keduanya dijalankan melalui prinsip “Check and Balances” artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya . Dengan demikian anggota DPRD dapat dikatakan memiliki akuntabilitas, manakala memiliki “ rasa tanggung jawab “ dan “kemampuan” yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Terkait dengan hal ini H.A. Kartiwa (2011) berpendapat bahwa mekanisme “Check and Balances” memberikan peluang eksekutif untuk mengontrol legislatif. Walaupun harus diakui oleh DPRD (Legislatif) memiliki posisi politik yang sangat kokoh dan seringkali tidak memiliki akuntabilitas politik karena berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum yang dijalankan.

     

    Mekanisme “Check and Balances” ini dapat meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya . Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan  dapat mengurangitindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu  penegakan “kode etik” untuk para anggota DPRD yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya perlu ditingkatkan terus menerus.

     

    Lalu bagaimana sosok ideal DPRD yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat , dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Menurut H.A. Kartiwa (2011) kuncinya adalah baik eksekutif maupun legislatif harus menjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Harapan-harapan tersebut dapat terwujud dengan adanya pemilihan Kepala daerah secara langsung, yang akan memperkuat posisi Kepala Daerah sehingga dapat menjadi mitra yang baik bagi DPRD dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Peran dan fungsi DPRD akan terjadi perubahan yang cukup signifikan seiring dengan pengurangan kewenangan yang dimilikinya tersebut. Dengan adanya keseimbangan hak dan kewenangan tersebut antara eksekutif dan legislatif diharapkan korupsi yang marak terjadi di DPRD (legislatif) dapat berkurang seiring dengan pematangan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Terwujudnya “Clean and good governance” merupakan harapan semua masyarakat.

     

    Peran dan Fungsi DPRD (H.A. Kartiwa)

    Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

     

    Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

     

    Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleks dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (H.A Kartiwa : 2011).  Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

    1.                  Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);

    2.                  Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;

    3.                  Budgeting. Perencanaan angaran daerah (APBD)

     

    Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

    1.                  Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”;

    2.                  Advokasi. Mengagregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar Menawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

    3.                  Administrative oversight. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.

     

    Terkait dengan peran dan fungsi Dewan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

    Fungsi legislasi

    Fungsi anggaran; dan

    Fungsi pengawasan

    Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan output,

    sebagai berikut:

    1.            PERDA-PERDA yang aspiratif dan responsif. Dalam arti PERDA-PERDA yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah bersifat ekslusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan PERDA yang dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.

    2.            Anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.

    3.            terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.

     

    Untuk melaksanaan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.

     

    Lalu bagaimana dengan good governance yang diamanatkan kepada legislatif yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut H.A. Kartiwa yaitu dengan cara ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik/tepat/pantas, Penerapan dan penegakan tersebut bertumpu pada asas fiduciary duty: yaitu bahwa pengangkatan setiap anggota DPR/DPRD didasarkan pada asas kepercayaan (dari rakyat) bahwa setiap anggota yang diangkat akan menjalankan fungsi dan perannya dengan menjunjung tinggi duties sbb:

    duty of skill and care;

    duty to act in bona fide;

    duty of good faith;

    duty of loyalty;

    duty of honesty.

    Singkatnya, bahwa para wakil rakyat tersebut diyakini oleh rakyat yang memilihnya

    memiliki kemampuan yang baik untuk perform peran, tugas, dan kewenangan yang

    diamanatkan. Dalam mengemban amanah tersebut, diyakini rakyat bahwa para wakil

    tersebut memiliki kemampuan/kompetensi dan integritas tinggi, akan menjalankan

    tugasnya dengan profesional dan komitmen penuh, serta selalu menjunjung niat baik,

    kesetiaan, dan kejujuran.

     

     

    Fungsi Legislasi

    Fungsi legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai

    kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di

    daerah akan dilaksanakan. 1

    Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:

    Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;

    Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;

    Sebagai kontrak sosial di daerah;

    Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat

    Daerah

    Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan pula sebagai

    policy maker, dan bukan policy implementer di daerah. Artinya, antara DPRD sebagai

    pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholders, ada kontrak sosial yang dilandasi

    dengan fiduciary duty. Dengan demikian, fiduciary duty ini harus dijunjung tinggi dalam

    setiap proses fungsi legislasi.

    Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi good public governance pada fungsi

    legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan transformasi ke arah yang

    lebih baik. Peningkatan performa tersebut dapat dilakukan antara lain dengan:

    Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi;

    Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stakeholders;

    Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan RAPERDA;

    Ditingkatkannya kemmapuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses

    penyusunan RAPERDA;

    Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi; dll.

    Fungsi Penganggaran

    Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan

    dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini,

    DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan

    APBD ajuan pemerintah daerah;

    Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna

    pentingnya sebagai berikut:

    APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, &

    fungsi stabilisasi);

    APBD sebagai fungsi investasi daerah;

    APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan,

    fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

    Dalam konteks good governance, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam

    tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung fiduciary duty. Prinsip-prinsip

    universal good governance dalam konteks GCG, yaitu TARIF/RAFIT principles, sangat

    tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

    1 Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.

    Lihat pula Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia,

    Adapun good public governance pada fungsi penganggaran saat ini dapat lebih

    berperan secara konkrit apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa

    hal berikut:

    1. Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:

    _ Efektifitas pembentukan jaring asmara;

    _ Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan;

    _ Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD;

    _ Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan

    KUA

    1. Penyusunan PPAS, antara lain:

    _ Akuntabilitas terhadap nilai anggaran;

    _ Kelengkapan data-data pendukung;

    _ Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam

    menyusun prioritas urusan dan program;

    _ Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat

    1. Raperda APBD
    2. Sosialisasi Perda APBD

    Fungsi Pengawasan

    Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin

    pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta

    memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

    Fungsi ketiga ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana

    pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme

    peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai

    tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini

    merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan

    perbaikan.

    Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

    Ø  Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;

    Ø  Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap

    penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;

    Ø  Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;

    Ø  Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai

    tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

    Namun demikian, praktik good public governance pada fungsi pengawasan saat ini

    masih membutuhkan beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya tersebut.

    Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan

    beberapa hal berikut:

    1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi

    mekanisme check & balance yang efektif;

    1. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan

    pada pengelolaan pemerintahan daerah;

    1. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
    2. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;
    3. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses

    pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi

    efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

     

    Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau

    transformasi dari existing performance ke future performance DPRD dibutuhkan strategi

    yang tepat. Lembaga Administrasi Negara dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa

    strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu sebagai

    berikut:1

    1. Pemberantasan KKN. Sebagai prasyarat penerapan good governance adalah

    adanya pemerintah yang bersih (clean government). Untuk mewujudkan clean

    government perlu adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam upaya

    pemberantasan KKN. Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan

    hanya dengan komitmen semata, diperlukan pula upaya nyata yang sungguhsungguh

    baik dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasannya.

    Komitmen harus diwujudkan dalam bentuk strategi yang komprehensif yang

    mencakup aspek preventif (mencegah terjadinya korupsi dengan

    menghilangkan/meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang korupsi),

    detektif (mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi), dan represif (menangani

    atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku) yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.

    2. Reformasi birokrasi/administrasi publik. Pemerintah merupakan unsur yang paling

    berperan dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah dari tingkat pusat, propinsi

    maupun kabupaten/kota melakukan fungsi-fungsi pengaturan dan pemberian

    pelayanan. Upaya mewujudkan good governance perlu dilakukan terlebih dahulu

    dengan menempatkan pemerintah dalam fungsi yang sebenarnya melalui reformasi

    birokrasi sehingga akan terwujud clean government yang menjadi prasyarat utama

    untuk mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi dapat dilakukan antara

    lain melalui upaya managerial efficiency and effectiveness dalam penggunaan

    sumber-sumber daya, kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan,

    desentralisasi, dan penggunaan teknologi informasi.

    3. Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi

    DPRD yaitu fungsi legislasi adalah meyusun peraturan perundang-undangan yang

    mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Namun demikian, tidak serta merta

    seluruh kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan.

    Peraturan hanya dibuat jika perlu intervensi pemerintah untuk mengatur.

    Penyusunan peraturan yang efisien akan berdampak pada efektivitas dalam hal

    penegakan hukumnya.

    4. Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah. Kejelasan fungsi dan

    peran yang dijalankan oleh setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan

    negara. Hal tersebut diwujudkan dalam hubungan antar instansi pemerintah, antara

    instansi pemerintah dengan legislatif, antara instansi pemerintah dengan masyarakat

    (publik), dengannya akan menghindari terjadinya tumpang tindih peran yang

    dilaksanakan.

    5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas. The right man on the right place menjadi

    pertimbangan utama dalam menempatkan orang-orang yang tepat pada setiap posisi

    manajerial dan fungsional untuk menjamin DPRD berfungsi efektif dan dapat

    menghasilkan kinerja yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia sesuai

    dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini perlu diikuti pula dengan

    evaluasi kinerja. Tentunya agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan

    harapan, maka harus dimulai sejak pemilihan calon anggota dewan.

     

    6. Peningkatan akuntabilitas. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk

    mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikannya termasuk penggunaan

    anggaran yang dipercayakan kepadanya. Untuk dapat melakukan tugas yang

    akuntabel tentunya perlu disusun terlebih dahulu rencana strategis dan rencana

    operasional tahunan, mengembangkan pola-pola pelaksanaan, pengawasan,

    pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas yang

    transparan.

     

    7. Transparan dalam pengambilan keputusan. Transparan tentang bagaimana

    keputusan diambil. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan informasi yang

    berkualitas, saran stakeholders, nara sumber/ahli serta mempertimbangkan berbagai

    dampak yang mungkin ditimbulkan. Agar setiap keputusan yang telah diambil dapat

    dipertanggungjawabkan secara proses, maka perlu dilakukan dokumentasidokumentasi

    tertentu berkaitan dengan proses tersebut, sehingga setiap kesalahankesalahan

    atau penyimpangan-penyimpangan dalam pengambilan keputusan dapat

    dideteksi dari hasil dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini memiliki arti penting

    dalam upaya secara terus menerus memperbaiki sistem manajemen pemerintahan

    dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.

     

    8. Penerapan nilai budaya kerja dalam praktek penyelengaraan negara.

    Pengembangan nilai budaya kerja dengan mengadopsi nilai-nilai moral dan etika

    yang dianggap baik dan positif, yang meliputi nilai sosial budaya yang positif yang

    relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja yang produktif yang bersumber

    dari agama, falsafah, tradisi, dan metode kerja modern sesuai dengan perkembangan

    ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai tersebut dipedomani dalam upaya

    meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan

    negara.

     

    9. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap

    proses penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong: (a) transparansi,

    aksesibilitas informasi, dan akuntabilitas; (b) pengambilan keputusan yang

    didukung dengan informasi yang akurat; (c) partisipasi publik; dan (d)

    meningkatkan kualitas pelayanan.

     

    10. Code of Conducts. Upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan good governance

    adalah dengan menerapkan code of conducts bagi para pejabat publik. Code of

    conducts merupakan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh setiap pejabat publik

    secara individual baik dalam tingkah laku ketika mereka berhubungan dengan

    publik dan pihak legislatif, maupun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga

    terhindar dari praktek diskriminasi dan pelecehan, praktek pengelolaan informasi

    yang dapat disampaikan kepada publik dan yang harus dirahasiakan, praktek

    penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan

    untuk kepentingan pribadi, keterlibatan dalam organisasi politik, praktek

    PENGUMUMAN