• Selamat Datang di Website DPRD Kota Yogyakarta
  • Event Calendar
    • Anggota DPRD Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2014-2019

    • anggota DPRD masa jabatan 2014-2019

    • Anggota DPRD perempuan masa jabatan 2014-2019

    • Rapat Konsultansi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan TAPD

    ASPIRASI
    PENGADUAN
    JAJAK PENDAPAT
    Bagaimana Kinerja dan hasil DPRD Saat Ini?
    Bagus
    Biasa Saja
    Jelek

    HASIL POLLING
    STATISTIK PENGUNJUNG
    • Browser :
    • OS : Unknown Platform
    • Dikunjungi sebanyak : 470706 kali
    Share This Articel on :

    2012-11-03 11:23:52 WIB

    Seperti apakah Sekretariat DPRD yang ideal ?

    (Rahmi Anggraini, SH)

     

     

    Pemerintahan Daerah secara umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di Daerah tersebut. Secara Umum visi yang diinginkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana juga tujuan pembangunan bangsa ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Indikator umum visi penyelenggaraan pemerintahan dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) tujuan, yaitu (Khairiansyah Salman, Bahan Asdeksi : 2008)

    a.           Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Quality of Life)

    b.          Penerapan dan penegakan hukum yang adil (Rule of Law)

    c.           Pembangunan yang dilakukan terus menerus untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat (Sustainable development)

    Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka harus ada rencana yang sistematis dan upaya untuk terus meningkatkan kualitas kesejahteraan karena sumber daya yang ada sangat terbatas serta  

    Selanjutnya Pemerintahan Daerah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif dalam struktur pemerintahan Indonesia selalu bersama dalam kemitraan dan sebagaimana amanah Undang-undang, kedua lembaga tersebut bertugas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terencana dan sistematis dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

    Dalam sistem demokrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, maka Fungsi penyelenggaraan pemerintahan diawali dari rakyat yang representasinya adalah DPRD. Kata “Oleh Rakyat” mengandung arti bahwa ditunjuklah pemerintah daerah selaku pelaksana upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

    Dalam UU No. 27 Tahun  2009 , Pasal 343 disebutkan bahwa DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat berperan untuk menjalankan 3 (tiga) fungsi yaitu :

    1.              Legislasi, fungsi ini berkaitan dengan perumusan dan penyusunan peraturan daerah.

     

    Fungsi Legislasi menjadikan Anggota DPRD harus menguasai berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terrjadi tumpang tindih dan beragam intrepretasi dalam menyusun Peraturan Daerah.

    Selain penguasaan pengetahuan di bidang peraturan perundangan juga harus memiliki kompetensi dalam legal drafting.

    Peraturan Daerah juga menuntut agar anggota legislatif memiliki pengetahuan akan kondisi faktual yang terjadi sehingga penyusunannya memang bertujuan sepenuhnya untuk kemajuan pembangunan di daerah yang bersangkutan

     

    2.              Anggaran, fungsi ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan di daerah.

    Menurut Khairiansyah Salman (Bahan Ajar Asdeksi : 2008) disebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi anggaran ini maka anggota DPRD wajib memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam aspek Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, penguasaan data dan informasi mengenai kondisi daerah dari segala sektor seperti pertanian, pendidikan, perindustrian, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

    Selain itu juga memiliki kompetensi dalam Prosedur penyusunan APBD mulai dari Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusuanan KUA dan PPA sampai kepada Penyusunan RKA-SKPD dan Raperda APBD.

    Dokumentasi atas hasil jaring asmara untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan di daerah.

     

     

    3.              Pengawasan, fungsi ini bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan dan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan APBD telah dilaksanakan oleh Eksekutif dengan ekonomis, effisien dan efektif serta sesuai dengan rencana.

    Terkait pelaksanaan fungsi ketiga ini maka masih menurut Khairiansyah Salman, dikatakan bahwa DPRD harus memiliki kompetensi dalam methodologi dan teknik pengawasan baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan di daerah. Termasuk juga kompetensi untuk mengumpulkan data dan informasi serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan APBD.

     

    Dalam kenyataannya, tidak semua anggota DPRD memiliki kompetensi sebagaimana disebutkan terdahulu, mengingat anggota DPRD memiliki latar belakang social, pendidikan dan ekonomi yang berbeda. Lalu bagaimana mereka dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut? Jawabnya adalah keberadaan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan ketiga fungsi tersebut adalah sangat penting. Hal ini terlihat dari beberapa hal diantaranya:

    a.  Secara spesifik keberadaan Sekretariat DPRD disebutkan dalam Undang-undang No. 32                  Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009 dan PP Nomor 16 Tahun 2010.

    b. Menjadi supporting system yang utama dalam menjalankan roda Penyelenggaraan     Pemerintahan Daerah yang dijalankan oleh DPRD melalui fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

    c.   Berada di dua sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pemimpin DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

     

    Keberadaan Sekretariat DPRD yang sangat kritis dan penting serta pengaruhnya yang signifikan terhadap fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD menjadikannya perlu untuk dirumuskan dalam karakteristik ideal dari Sekretariat DPRD. Model ideal ini pada gilirannya diharapkan akan , memberikan gambaran yang jelas dari Sekretariat DPRD dan diharapkan dapat mempermudah dalam pencapaiannya.

     

     

     

    Karakteristik Sekretariat DPRD yang ideal adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

    a.   Dapat melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang- undang No. 32 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih konkrit ke dalam PP Nomor 16 Tahun 2012, yaitu:

         1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.

         2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.

         3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan

         4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli.

    b.  Mempunyai Sistem pendukung kerja yang lengkap yang mengarah kepada menejemen

         modern.

    c.   Memiliki perangkat yang memadai guna merealisasikan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

    d.   Memiliki mekanisme Kendali dan Evaluasi yang efektif dan efesien yang dapat

          dipertanggungjawabkan dari aspek kinerja dan aspek keuangan.

     

    Selain itu menurut Khairiansyah Salman, secretariat DPRD juga harus memiliki karakteristik sbb :

    a.               Mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka menunjang fungsi DPRD di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan secara efektif, effisien dan ekonomis.

    b.              Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan semua kegiatan dengan tertib.

    c.               Obyektif dan Independent serta professional dalam melaksanakan tugas.

    d.              Terbuka dalam proses penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan DPRD dengan.

    e.               Mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan serta pengelolaan barang.

     

    Sistem pendukung kerja yang lengkap terdiri dari berbagai standar operating procedures yang meliputi seluruh kegiatan fasilitasi utama dan penting dari anggota DPRD dan Kegiatan Utama Kesekretariatan. Selanjutnya system tersebut didukung dengan adanya kelengkapan dari perangkat guna memfasilitasi berbagai bentuk kegiatan yang ada dan berkaitan dengan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD.

    Karakteristik Sekretariat DPRD sebagaimana disebut di atas merupakan kondisi ideal. Ada 3 komponen pokok yang diperlukan dalam mewujudkan karakteristik ideal Sekretariat DPRD, yaitu (Khairiansyah Salman, Bahan Ajar Asdeksi : 2008) :

    1.              Knowledge ( Pengetahuan )

         Pengetahuan yang disesuaikan dengan fungsi DPRD yang merupakan komponen utama pendukung semua fungsi DPRD agar dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan ini harus memiliki prespektif vertical dan horizontal dengan memperhatikan kebutuhan internal dan eksternal DPRD.

    Pengetahuan dapat berupa pemahahaman terhadap peraturan perundangan seperti UU, PP, Perpres, Keppres, Permen, Perda, Pergub, Perbup, Perwal, Praktek Terbaik dan lain-lain.

     

     

     

    2.              Tools (Perangkat)

     Merupakan peralatan yang bertujuan untuk mensinergikan dan mempercepat proses di berbagai bidang dalam lingkup dukungan terhadap fungsi DPRD.

    Tools dapat berupa Komputer, Software, Hardware, Camera, Video, LCD, Sistem Informasi,  Sistem komunikasi dan lain-lain

     

    3.              Procedures (Prosedur)

     Merupakan perangkat lunak yang diandalkan guna mengendalikan semua kegiatan dan menjadi alat untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengoptimalkan kinerja selain sebagai alat dapat dijadikan indicator kesuksesan.

    Prosedur dapat berupa Penatausahaan Administrasi, Formulir, Format Laporan, Penyampaian Hasil kerja dan Prosedur Keuangan

     

    Ketiga komponen tersebut haruslah didesain sedemikian rupa sehingga menjadi suatu system pendukung (supporting system: meminjam kata dari Almarhum Bp. Nur Affandi, SH, MHum, mantan Sekwan) yang dapat mengoptimalkan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam kaitanya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Knowledge merupakan pengetahuan yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam rangka menjalankan fungsi – fungsi yang diamanahkan. Sedangkan untuk dapat meningkatkan kinerja DPRD baik dari sisi kecepatan, akurasi, ketepatan penyelesaian berbagai masalah diperlukan alat–alat (Tools) yang mendukung, tepat dan memadai. Sedangkan untuk merangkai seluruh potensi berupa SDM Anggota DPRD, Pengetahuan dan Tools guna berjalanya semua fungsi diperlukan procedures yang terangkai dengan secara sistematis dan harmonis dalam kerangka implementasi Peran (Role) dari DPRD yang secara signifikan dilaksanakan melalui dukungan Sekertariat DPRD.  

                                                                                        

    PENGUMUMAN